Informasi Pelayanan Publik

Alternative flash content

Requirements


Kondisi masyarakat atau publik saat ini telah mengalami suatu perkembangan yang sangat dinamis dengan tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik.

Publik kini semakin responsif, aspiratif dan kritis akan hak dan kewajibannya,serta lebih berkemauan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Akibatnya pemerintahan sekarang berada dalam pengawasan yang ketat secara terus menerus karena publik menginginkan adanya tranparansi dan akuntabilitas.

Dalam kondisi masyarakat seperti digambarkan di atas,birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu,responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri

Keinginan publik tersebut merupakan masukan dan dorongan bagi pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja dan prestasi, percepatan prioritas pembangunan nasional, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta open government Indonesia, termasuk Badan Pengusahaan Batam.

Lahirnya Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas umum pemerintah dan korporasi yang baik, serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam rangka mewujudkan open government Indonesia dan sebagai impelemntasi Undang Undang Nomor 25 tahun 2009, Badan Pengusahaan Batam yang juga merupakan institusi pemerintah, melakukan berbagai cara dan upaya untuk peningkatan pelayanan publik, di antaranya dengan pengelolaan sistem informasi pelayanan publik. Pengelolaan ini dibuat dan dirancang untuk mempermudah komunikasi dan interaksi antara publik dengan Badan Pengusahaan Batam.

Badan Pengusahaan Batam berharap pengelolaan sistem informasi pelayanan publik ini akan semakin memperlancar akselerasi pembangunan, mendekatkan hubungan antara publik dengan pemerintah, dan menciptakan keterbukaan, transparansi serta akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.